Ahli Bidang Studi Pemerintahan: Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Langgar Etika juga Konstitusi

Ahli Area Studi Pemerintahan: Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Langgar Etika juga Konstitusi

JAKARTA – Ahli Pengetahuan Pemerintahan Bambang Eka Cahya saksi ahli Tim Hukum Nasional Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (AMIN) mengkaji pencalonan Gibran Rakabuming Raka berubah jadi cawapres berkat putusan 90/PUU-XXI/2023. Hal itu disampaikan Bambang pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

Bambang mengatakan, majunya Gibran sebagai cawapres merupakan sebuah ketidakjujuran kemudian ketidakadlian di serangkaian penetapan sebagai cawapres, hal itu bukanlah belaka sekadar melanggar etika tetapi juga pelanggaran konstitusi.

“Catatan saya adalah kerangka hukum pemilihan umum harus dijalani secara konsisten serta tanpa kelalaian juga bukan boleh diamendemen pada waktu yang tersebut singkat di sedang serangkaian pendaftaran mengakibatkan pembaharuan mendasar terhadap peta petisi pemilihan umum 2024,” ucap Bambang pada persidangan PHPU, Hari Senin (1/4/2024).

Menurut Bambang, masuknya Gibran sebagai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan ketimpangan pada kompetisi pemilu, serta demokrasi mengalami disfungsi.

“Elektoral UU Pemilihan Umum mestinya tidaklah diubah ditengah pilpres agar berjalan kesempatan yang mana sama. Tidak ada yang mana secara spesifik diuntungkan oleh pembaharuan dadakan tersebut,” kata Bambang.

Bambang mengatakan diskualifikasi partisipan pemilihan umum bukanlah hal yang dimaksud tak kemungkinan besar muncul di dalam MK. Bambang menjelaskan beberapa perkara yang pernah dikabulkan pada waktu seseorang calon bupati didiskualifikasi pada pilkada di Wilayah Yalimo kemudian perkara lainnya.

1. MK memutuskan diskualifikasi terhadap calon bupati di putusan sela No. 145/PHP-BUP/XIX/2021 pada pemilihan kepala daerah Daerah Yalimo, dengan mendiskualihkasi sdr. Erdi Darbi dan juga memerintahkan pemungutan pendapat ulang dalam seluruh TPS

2. MK memutuskan diskualifikasi terhadap pasangan Yusac Taluwo serta Yacob Waremba pada persoalan hukum sengketa hasil pilkada kabupaten Boven Digul melalui perkara No. 132/PHP-BUP-XIX/2022. Memerintahkan pemungutan pernyataan ulang dalam seluruh TPS tanpa melibatkan pasangan calon Yusac Yaluwo serta Yacob Warembe

3 MK memutuskan diskualifikasi terhadap pasangan calon Dinwan Mahmud lalu Hartawan pada perkara PPHPU Pikada Bengkulu Selatan dengan Nomor perkara 57/PHPU.D-VII/2008

4. MK memutuskan diskualifikasi terhadap pesangan calon Umar Zunaidi H. juga Irhan Taufik akibat melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak ada memenuhi kondisi calon melalui Putusan Pemilihan Kepala Daerah Pusat Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU D-VII/2010.

Artikel ini disadur dari Ahli Ilmu Pemerintahan: Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Langgar Etika dan Konstitusi