Akali Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Politikus PKB Reyna Usman Rugikan Negara Mata Uang Rupiah 17,6 Miliar

Akali Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Politikus PKB Reyna Usman Rugikan Negara Mata Uang Rupiah 17,6 Miliar

Liputanfakta.net – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bali Reyna Usman resmi dijadikan sebagai dituduh di perkara korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan korupsi yang dimaksud mengakibatkan kerugian negara Simbol Rupiah 17,6 miliar.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di pengadaan ini beberapa jumlah sekitar Simbol Rupiah 17,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di tempat Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Tak manusia diri, Reyna menjadi terperiksa dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), sekaligus ASN di dalam Kemenakertrans (sekarang Kemenaker) I Nyoman Darmanta (ID), kemudian Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia (KRN).

Kasus ini terjadi pada ketika Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja juga Transmigrasi Kemnaker.

Saat itu, Tim Terpadu Perlindungan TKI pada luar negeri merekomendasikan untuk mengupayakan pengelolaan data kemudian proteksi TKI, sehingga tepat dan juga cepat melakukan pengawasan.

Sesuai dengan jabatannya, Reyna kemudian mengajukan anggaran untuk tahun 2012 sebesar Rupiah 20 miliar untuk sistem proteksi TKI. I Nyoman ditunjuk sebagai PPK pada pengadaan tersebut.

Selanjutnya pada Maret 2012, antara Reyna, dan juga Nyoman mengadakan konferensi dengan Karunia sebagai direktur PT Adi Inti Mandiri. Atas persetujuan Reyna disepakati harga jual perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan sepenuhnya menggunakan nilai PT Adi Inti Mandiri.

“Untuk proses lelang yang sejak awal sudah pernah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, dimana KRN sebelumnya telah dilakukan menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah mengambil bagian dan juga di proses penawaran dengan tak melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang,” ujar Alex.

Pengondisian pemenangan lelang yang dimaksud juga diketahui oleh Reyna. Saat kontrak berjalan, diadakan pemeriksaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Ditemukan, terdapat item-item yang dimaksud tidaklah sesuai, di dalam antaranya komposisi hardware lalu software.

“Selain itu berhadapan dengan persetujuan IND selaku PPK, dilaksanakan pembayaran 100 persen ke PT AIM kendati fakta di dalam lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100 persen,” ujar Alex.

“Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum diadakan instalasi pemasangan hardware serta software sejenis sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di dalam negara Tanah Melayu dan juga Saudi Arabia,” bebernya.

Atas perbuatan yang disebutkan Reyna, I Nyoman, dan juga Karunia dijerat dengan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah terjadi diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Guna proses penyidikan, KPK baru menahan Reyna kemudian I Nyoman selama 20 hari pertama di dalam Rutan KPK, terhitung sejak 25 Januari sampai dengan 13 Januari 2024. Sementara Karunia, diminta untuk bersikap kooperatif pada pemanggilan KPK selanjutnya.

(Sumber: Suara.com)