Bisnis  

Aturan Baru PLTS Atap: Customer Harus Hitung Kebutuhan Daya

Aturan Baru PLTS Atap: Customer Harus Hitung Kebutuhan Daya

Liputanfakta.net – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menillai kebijakan pemerintah telah terjadi tepat pada merevisi aturan main mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Salah satunya, menghapus kebijakan skema jual-beli (ekspor-impor) daya listrik dari PLTS Atap.

Adapun beleid mengenai PLTS Atap tertuang di Peraturan Menteri Tenaga dan juga Informan Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 26 Tahun 2021.

“Persetujuan otoritas terkait dengan penghapusan klausul paling krusial, yakni jual-beli daya listrik telah tepat dikarenakan tiada merugikan negara juga warga umum,” kata beliau yang digunakan dikutip, hari terakhir pekan (9/2/2024).

Baca Juga
Ahok Merasa Dihalangi Buat Kampanye Setelah Mundur dari Pertamina, Kementerian BUMN Bilang Begini

Defiyan menyebut, salah satu pasal krusial yang mana dianggap tepat adalah penghapusan klausul yang mana sebelumnya mewajibkan transaksi pembelian daya (ekspor-impor) dari PLTS Atap.

“Jika aturan jual-beli yang disebutkan tetap memperlihatkan berlaku, itu pasti tiada masuk akal,” jelas dia.

Untuk itu, lanjutnya, warga yang memasang PLTS Atap harus menghitung sejak awal berapa keperluan daya yang tersebut diperlukan.

“Jika dalam masa mendatang ada konsumen yang kelebihan pengaplikasian kemudian mengirimkannya ke jaringan PLN, merek tidaklah akan mendapatkan kompensasi sebagai pengurang biaya tagihan listrik,” imbuh dia.

Meskipun begitu, revisi Permen ESDM 26/2021 yang dimaksud masih memberikan izin bagi publik konsumen Rumah Tangga kemudian bidang untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap, dengan persyaratan sesuai dengan kapasitas yang dipasang.

Defiyan berharap, kebijakan yang mana tepat juga dapat dilaksanakan terhadap skema power wheeling yang dimaksud diisukan akan masuk ke di Rancangan Undang-Undang Energi Baru juga Tenaga Terbarukan (RUU EBET).

“Kebijakan ini akan melindungi kedudukan BUMN sebagai pemegang mandat negara berhadapan dengan sektor ketenagalistrikan demi menyokong kepentingan hajat hidup masyarakat,” pungkas dia.