Dear Presiden Jokowi, Ini adalah Loh Syarat Pengajuan Cuti Presiden Sesuai Rekomendasi Pandji Pragiwaksono

Dear Presiden Jokowi, Hal ini adalah Loh Syarat Pengajuan Cuti Presiden Sesuai Rekomendasi Pandji Pragiwaksono

Liputanfakta.net – Viral video terbuka Pandji Pragiwaksono memohonkan Joko Widodo untuk cuti sebagai presiden lantaran menyampaikan kesan akan kampanye lalu memihak. Pertanyaanya, gimana ya aturan cuti presiden?

Pandji menyampaikan rasa kekecewaannya pada Presiden Jokowi yang secara terang-terangan menyampaikan presiden boleh memihak salah satu pasangan calon presiden dan juga calon perwakilan presiden (capres-cawapres) 2024.

Bahkan blak-blakan menyebut, orang nomor satu Indonesia boleh berkampanye selama tidaklah menggunakan sarana negara. Namun Pandji mengingatkan Presiden Jokowi ini untuk tidaklah lupa cuti, agar bawahannya bukan bingung tugas yang digunakan diberikan kepadanya dari presiden atau sebagai regu sukses pemenangan pemilihan umum salah satu capres serta cawapres 2024.

“Kami semua khawatir. Kalau menurut bapak, menteri, kepala daerah, atau presiden boleh kampanye, ketika nanti merek memohonkan sesuatu, orang-orang yang digunakan di dalam bawahnya akan bingung dengan kapasitas merek sebagai apa. Secara etika juga jadi tanda tanya,” kata Pandji Pragiwaksono.

Sayangnya kata Pandji dalam sedang perkataannya yang mana boleh memihak, Presiden Jokowi tidaklah menyampaikan secara terbuka siapa capres dan juga cawapres yang dimaksud didukungnya, sehingga menyebabkan keambiguan. Inilah sebabnya kata Pandji, pentingnya Jokowi mengambil cuti.

“Bilang aja secara terbuka (calon yang digunakan didukung). Ngomong aja pak, bilang aja. Supaya kami tahu serta sanggup minta bapak untuk cuti,” imbuh Pandji Pragiwaksono.

Syarat cuti presiden kemudian perwakilan presiden

Menurut Peraturan otoritas Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang kampanye pemilihan umum oleh pejabat negara dikutipkan laman Kemenkeu, Hari Jumat (26/1/2024) membenarkan pejabat negara termasuk pada antaranya presiden, delegasi presiden, menteri, gubernur serta sebagainya mempunyai hak kampanye pada waktu pilpres dengan persyaratan cuti kemudian tak menggunakan sarana negara.

Berikut ini rincian aturan cuti presiden untuk kampanye juga cara mengajukannya yang digunakan tercantum pada pasal 5:

  1. Diajukan dari menteri (berkampanye) untuk presiden, gubernur kemudian perwakilan gubernur terhadap presiden melalui menteri di negeri.
  2. Namun, baru-baru ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan presiden boleh berkampanye dengan memohonkan izin segera untuk presiden itu sendiri).
  3. Presiden juga menteri pada negeri memberi izin dengan memperhatikan ketentuan yang sudah ada diatur.
  4. Permintaan cuti diajukan paling lambat 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye Pemilu.
  5. Pemberian cuti diselesaikan selambat-lambatnya 4 hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan.

(Sumber: Suara.com)