Bisnis  

DPR Minta Kemenkeu Kaji Ulang Kenaikan PPN 12% dalam 2025

DPR Minta Kemenkeu Kaji Ulang Kenaikan PPN 12% di 2025

Liputanfakta.net – JAKARTA – Komisi XI DPR memohon Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang kenaikan Pajak Pertambahan Angka (PPN) menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN dikhawatirkan semakin menekan daya beli penduduk dan juga berpotensi menurunkan kemampuan kegiatan ekonomi kelas menengah.

“Kita ingin supaya dikaji kembali kenaikan PPN 12% pada 2025, kita bicara sama-sama UU itu tapi waktu itu 12% itu kita tidaklah ingin sekaligus. Tentunya kondisi perekonomian, Fed juga belum menentukan bunganya, ini perlu dikaji kembali. Timing-nya kalau mau naik kenapa nggak tunggu the Fed turunkan suku bunga,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo di Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Selasa (19/3/2024).

Menurut Andreas, kenaikan PPN akan menyebabkan kelas menengah, khususnya mereka yang dimaksud pendapatannya Rp4-5 jt per bulan semakin rentan. Jika terjadi kenaikan PPN, kata dia, sanggup jadi kelompok ini akan harus merelakan tabungannya untuk mengakomodir kenaikan inflasi. “Kalau kita lihat fenomena ini sejumlah yang digunakan telah mulai mantab (makan tabungan),” cetusnya.

Kondisi kelas menengah ini menurutnya berbeda dengan kelompok bawah atau warga miskin yang dimaksud dilindungi oleh bantuan sosial (bansos) yang dimaksud diberikan pemerintah pada jumlah agregat besar. Tim ini dinilai masih bisa saja bertahan dari kenaikan pemuaian serta gejolak lainnya berkat bantuan dari pemerintah tersebut.

Sementara itu, lanjut Andreas, kelompok menengah merupakan penopang perekonomian nasional. Apabila tak mendapatkan perhatian lebih, tegas dia, maka kelompok ini bisa saja turun kelas masuk menjadi kelompok miskin.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengaku pada dasarnya setuju dengan kenaikan PPN. Namun, Misbakhun memohon pemerintah menyiapkan kebijakan agar bisa saja mengantisipasi dampaknya sehingga tidak ada menahan laju pertumbuhan ekonomi.

“Tapi yang perlu kami sampaikan, antisipasi dampaknya, antisipasi terhadap daya beli masyarakat. pemerintahan benar-benar bahwa perlu melakukan kajian mendalam perihal penerapan kenaikan PPN ini lantaran konsumsi yang akan kena,” tegasnya.