Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan juga Berpihak, Anies: Menjalankan Negara Bukan Pakai Selera

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye lalu juga Berpihak, Anies: Menjalankan Negara Bukan Pakai Selera

Liputanfakta.net – Baru-baru ini Presiden Jokowi alias Joko Widodo menghasilkan heboh rakyat dengan pernyataan tentang, individu presiden boleh kampanye di pemilihan umum serta berpihak terhadap calon tertentu pada kontestasi pesta demokrasi.

Sontak saja, pernyataan Jokowi persoalan presiden boleh kampanye lalu berpihak pada Pemilihan Umum 2024 segera mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Capres Anies Baswedan.

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @hansipsenior, di sebuah acara salah satu audien mengajukan pertanyaan untuk Anies masalah pernyataan Presiden Jokowi yang mana mengungkapkan dirinya boleh kemudian memihak pada pilpres 2024 juga membantu salah satu paslon.

Baca Juga:

Kata-kata Abah Kerap Jadi Quotes, Mutiara Merasa Istimewa Punya Ayah Anies Baswedan

Usai Iklan Videotron, Suporter Anies Hadirkan Truk Layar LED Keliling

Terkuak! Bawaslu Daerah Perkotaan Bekasi Ungkap Pihak yang Turunkan Videotron Anies Baswedan

“Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke pak Anies tentang statement terbaru yang dimaksud dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kalau Presiden itu boleh kampanye, boleh memihak serta boleh tidaklah netral,” kata audien yang dimaksud di video tersebut.

“Yang saya mau tanyakan simple aja, bagaimana menurut pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu, pantas atau tidak ada pantas disampaikan oleh pribadi Presiden,” tanyanya terhadap Mantan Gubernur DKI Jakarta.

Menanggapi pernyataan tersebut, capres nomor urut 1 itu pun mengaku bila seluruh perbuatan serta perkataan orang Presiden harus berdasarkan aturan negara yang tersebut ada.

“Ketika kita diangkat menjadi pengurus negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk untuk konstitusi. Tidak sanggup kita melakukan tindakan, perkataan yang diluar konstitusi, menjalankan negara itu tidak pakai selera, menjalankan negara itu tidak pakai perasaan kita, feeling kita, bukan menjalankan negara itu pakai aturan,” jawab Anies.

Ia menambahkan bila pernyataan Jokowi itu bukanlah harus disetujui atau tak namun melainkan benar atau salah hal yang disebutkan dilaksanakan oleh orang pemimpin negara.

“Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara, tanyakan pada merek apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang tersebut ada di area republik ini, jadi bukanlah setuju atau tak setuju, ini benar atau salah,” ucap Anies Baswedan.

“Yang kedua, sebagai penjaga etik tertinggi di tempat republik ini ia harus melampaui partisan politik, beliau harus melampaui politik-politik kepentingan dikarenakan beliau menghadirkan simbol negara, memayungi semua dan juga menegaskan bahwa proses ini berjalan lancar,” pungkasnya.

(Sumber: Suara.com)