Kasus Pungli Rutan KPK, Pelaku Intelektual Siap-siap Jadi Tersangka

Kasus Pungli Rutan KPK, Pelaku Intelektual Siap-siap Jadi Tersangka

Liputanfakta.net – Kasus dugaan pungutan liar atau pungli pada Rumah Tahanan (Rutan) KPK masih terus bergulir. Setelah melakukan ekspose dan juga meningkatkan status ke penyidikan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan merek telah mengantongi calon tersangka.

Para pihak yang tersebut akan jadi dituduh merupakan intelectual dader atau pelaku intelektual yang dimaksud mengendalikan usaha haram tersebut.

“Dari yang dimaksud sudah ada dipaparkan, kami semata-mata meng-klaster pada intelectual dader, tiada terhadap pihak-pihak yang dimaksud kemungkinan besar belaka menerima lantaran menjadi bagian dari security, atau bertugas pada hari ataupun pada periode tersebut, nah itu kami klaster,” kata Ghufron dalam Gedung Merah Putih KPK, DKI Jakarta disitir Suara.com, Hari Senin (30/1/2024).

Ghufron bilang, pihak yang dimaksud akan dijadikan terdakwa tak serupa jumlahnya dengan pegawai KPK yang mana disidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Di Dewas KPK terdapat 93 pegawai disidangkan terkait pungli.

“Ada beberapa, kami cuma klaster terhadap dari pelaku intelectual dader-nya. Kemudian operatornya, sampai kemudian yang melanjutkannya,” terangnya.

Meski sudah ada mengantongi nama-nama tersangkanya, Ghufron belum mengungkap waktu untuk KPK akan mengumumkannya. Disebutnya, merek akan mengawaitu hasil persidangan etik di tempat Dewas KPK.

“Nanti kami akan update setelahnya kesiapan untuk dijalankan penegakan hukumnya di dalam KPK,” ujarnya.

Dalam perkara ini, para terduga pelaku menjalankan praktik haramnya dengan memasang tarif banyak ribu hingga puluhan jt untuk para tahanan korupsi, guna mendapatkan infrastruktur tambahan di area rutan. Seperti mempunyai handphone, lalu mengisi daya ulang baterai, dan juga mendapatkan makanan dari luar.

Disebutkan pula nilai perputaran uangnya mencapai sekitar Simbol Rupiah 6 miliar. Dalam aksinya, pungli dijalankan secara terstruktur. KPK mengungkapkan ada petugas yang tersebut disebut ‘lurah’ yang dimaksud mengkoordinasi, kemudian juga yang digunakan bertugas mengepul uang dari tahanan. Guna menghilangkan jejak, mereka itu diduga menggunakan akun orang lain.

Selain berproses secara pidana pada KPK, tindakan hukum ini juga ditindaklanjuti Dewan Pengawas KPK secara etik. Setidaknya 93 orang harus menjalani persidangan. Dewan Pengawas KPK berusaha mencapai sidang putusan etik dibacakan pada 15 Februari 2024.

(Sumber: Suara.com)