KND Wanti-wanti Kepentingan Pendidikan Politik Untuk Disabilitas: Jangan Sampai Mereka Tak Paham Pilih Siapa

KND Wanti-wanti Kepentingan Pendidikan Politik Untuk Disabilitas: Jangan Sampai Mereka Tak Paham Pilih Siapa

Liputanfakta.net – Komisi Nasional Disabilitas (KND) mewanti-wanti penyandang disabilitas harus paham untuk menentukan hak suaranya pada pemilihan raya 2024. Sebagai warga negara, hak merekan untuk mendapatkan akses sekolah urusan politik seperti kampanye atau sosialisasi pemilihan harus terpenuhi.

“Sebenarnya dari awal kami sangat berharap, ya, institusi belajar urusan politik itu sanggup disampaikan. Sehingga mereka itu tahu, siapa sih yang dimaksud beliau pilih. Jangan sampai dia tiada paham memilih siapa, sehingga pada waktunya ya telah coblos saja, mana saja,” kata Ketua KND Dante Rigmalia pada kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Berdasarkan beberapa informasi yang diterima KND dari daerah, para penyandang mendapatkan hambatan untuk mengakses pelaksanaan kampanye kemudian sosialiasi pemilu.

“Seperti misalnya, datang ke kami melalui WA kemudian sebagainya, teman-teman ini dapat mengakses debat presiden, JBI (juru bahasa isyarat)-nya sangat kecil di area layar. Dan juga kerap kali tertutup oleh tulisan,” ujar Dante.

“Seolah-olah kan penyedia layanan rakyat itu semata-mata menggugurkan kewajiban, jika ada. Tetapi, tidak ada mempertimbangkan apakah itu sesuai memadai teman-teman pengguna bahasa isyarat,” sambungnya.

Namun dikatakannya, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah ada mulai memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas.

“Kita lihat sudah ada sejumlah sosialisasi yang tersebut aksesibel, berupaya untuk meng-aksesibelkan ada bahasa isyarat, caption ada, tulisan di dalam bawahnya, itu upaya-upaya ke arah sana ada,” tutur Dante.

Oleh karenanya Dante, waktu yang mana tersisa jelang pemilihan raya 14 Februari 2024, dapat dimanfaatkan pelopor atau kontestan memberikan sekolah urusan politik yang dapat diakses penyandang disabilitas.

“Ini adalah peluang untuk semua orang dapat menentukan pilihan. Ya, meskipun ada waktu lah beberapa hari lagi untuk memberikan institusi belajar kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Saya pikir ini bisa jadi dimanfaatkan,” katanya.