Mahfud Balas Ucapan Luhut Yang Bilang Pergerakan Petisi Kampus Dipolitisasi: Apa Politisasinya?

Mahfud Balas Ucapan Luhut Yang Bilang Pergerakan Petisi Kampus Dipolitisasi: Apa Politisasinya?

Liputanfakta.net – Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud Md balik mempertanyakan ucapan dari Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman lalu Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyoal pergerakan civitas academica yang disebut dipolitisasi.

“Kalau saya menganggap itu aksi moral yang murni. ‘Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut? Saya menganggap itu pergerakan moral murni serta tidaklah ada politisasinya oleh sebab itu merekan itu tak memihak pasangan calon mana pun, tidaklah mengampanyekan siapa pun,” kata Mahfud Md usai acara Tabrak, Prof! di area Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari aksi civitas academica di tempat seluruh Indonesia yang digunakan terjadi selama masa kampanye.

“Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka bukan mengupayakan calon tertentu,” kata Mahfud.

Mahfud lantas mengatakan, justru orang yang mana melakukan politisasi adalah orang yang mencoba meraih kemenangan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024.

“Justru yang dimaksud kemudian melakukan langkah-langkah yang mana ingin meraih kemenangan calon tertentu itulah yang dimaksud melakukan politisasi di dalam luar tugasnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada kanal YouTube salah satu media televisi, Luhut menyatakan bahwa aksi civitas academica pada berbagai kampus merupakan aksi yang mana dipolitisasi.

“Pada zaman seperti sekarang ini, itu ‘kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas,” kata Luhut di tayangan yang disaksikan di area Jakarta, Rabu.

Beberapa akademisi dari sebagian universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) serta beberapa kampus lain menyampaikan petisi merupakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung masalah etika hingga kenegarawanan pada petisinya.

Presiden RI Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas persoalan pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang digunakan harus dihargai.

“Ya, itu hak demokrasi yang tersebut harus kita hargai, ya,” kata Jokowi dalam Daerah Bandung, Jawa Barat, seperti pada tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang tersebut disaksikan dalam Jakarta, Hari Sabtu (3/2/2024).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kritik yang mana muncul dari sebagian akademisi dari beberapa universitas pada Tanah Air adalah bagian dari dinamika kebijakan pemerintah mendekati pemilihan 2024 yang dimaksud harus diperhatikan pemerintah.

“Dinamika urusan politik apa pun, otoritas harus perhatikan, artinya meng-assurance kemudian mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa,” kata dia. (Sumber: Antara)