PDIP Gugat KPU ke PTUN tentang Perbuatan Melawan Hukum di dalam Pilpres 2024

PDIP Gugat KPU ke PTUN tentang Perbuatan Melawan Hukum di dalam pada Pilpres 2024

JAKARTA – Tim hukum Partai Demokrasi Tanah Air Perjuangan (PDIP) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Cakung, Ibukota Timur, Selasa (2/4/2024) siang. Tim hukum PDIP menganggap KPU telah lama melakukan perbuatan menghadapi hukum yang tersebut bermuara pada perolehan hasil pilpres yang tersebut meraih kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan tim hukum PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa sikap KPU yang tersebut melakukan perbuatan berjuang melawan hukum dimulai sejak penetapan paslon urut 2, teristimewa pada meloloskan Wali Perkotaan Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

“Bahwa perbuatan berjuang melawan hukum yang disebutkan berdampak pada penetapan calon presiden dan juga duta presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaannya adalah suatu tindakan yang digunakan dilaksanakan oleh aparatur negara,” ujar Gayus ke lobi PTUN, Selasa (2/4/2024).

PDIP Gugat KPU ke PTUN tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Pilpres 2024

Dia menjelaskan KPU juga dinilai melakukan perbuatan menghadapi hukum diantaranya menggunakan sumber daya negara demi menguntungkan paslon Prabowo-Gibran di antara paslon capres cawapres lainnya. “Penggunaan sumber daya negara yang dimaksud menguntungkan paslon 02 juga hasil perolehan pemilihan umum presiden serta duta presiden,” tutur Gayus.

Ia melanjutkan, tindakan KPU yang disebutkan sudah melanggar aturan lalu kode etik penyelenggaraan pemilihan umum yang digunakan seharusnya ditaati. “Dan perbuatan menghadapi hukum yang dimaksud bertentangan dengan asas-asas kemudian norma-norma yang tersebut ada pada aturan tentang pemilihan umum,” tegas Gayus.

Gayus mengungkapkan PDIP adalah salah satu pihak, selaku partai politik, yang dirugikan menghadapi tindakan KPU tersebut. “Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud merupakan salah satu pihak yang dirugikan melawan perbuatan berjuang melawan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang dimaksud kami ajukan yang dimaksud sudah ada kami daftarkan,” ungkap Gayus.

Diketahui sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan yang disebutkan berkaitan dengan pembatalan pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dua putusan yang dimaksud menyangkut pelanggaran etika yang terjadi ke MK maupun di KPU itu memberikan alasan untuk melakukan gugatan tata perniagaan negara. Kita mempertimbangkan itu,” kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis, Selasa (6/2/2024).

Kendati demikian, Todung mengaku masih rencana yang dimaksud masih dipertimbangkan secara internal. Di sisi lain, TPN telah dilakukan memohonkan Bawaslu untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. “Jadi artinya mungkin saja kami akan melakukan itu. Tapi juga mungkin saja kami melakukan yang digunakan lain,” tambah dia.

Artikel ini disadur dari PDIP Gugat KPU ke PTUN soal Perbuatan Melawan Hukum di Pilpres 2024