Bisnis  

Pelaku Usaha kemudian UMKM Tanpa Sertifikat Halal Terancam Denda, Begini Cara Urusnya

Pelaku Usaha kemudian UMKM Tanpa Sertifikat Halal Terancam Denda, Begini Cara Urusnya

Liputanfakta.net – Para tukang jualan dari PKL hingga UMKM wajib miliki sertifikat halal untuk produk-produk yang mana mereka itu jual. Batas waktu untuk memperoleh sertifikat yang disebutkan adalah tanggal 17 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Undang-undang No. 33 tahun 2014 serta peraturan turunannya.

Terdapat minimal tiga kategori barang yang mana harus bersertifikat halal, yaitu makanan serta minuman, material baku juga tambahan pangan, lalu item hasil sembelihan beserta jasa penyembelihannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Sanksi yang tersebut diberikan sanggup sebagai peringatan serius tertulis, denda administratif, hingga evakuasi hasil dari peredaran. Sanksi ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud tercantum pada Peraturan eksekutif Nomor 39 tahun 2021.

Kementerian Agama mengupayakan pelaku usaha untuk segera mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal miliki peran penting pada mendirikan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, kemudian meningkatkan daya saing bisnis.

Inilah langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal, yang tersebut diambil dari situs kemenag.go.id.

  1. Buat akun SIHALAL di area ptsp.halal.go.id.
  2. Ajukan sertifikat halal dengan memilih opsi “Self Declare” juga masukkan kode fasilitasi.
  3. Verifikasi serta validasi akan dilaksanakan oleh Pendamping Proses Sistem Halal (PPH).
  4. Dokumen akan diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Garansi Layanan Halal (BPJPH).
  5. BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
  6. Dilakukan Sidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  7. BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.
  8. Unduh sertifikat halal dari SIHALAL.

Berikut adalah biaya layanan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro serta Kecil (UMK):

1. Opsi Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare): Gratis

*) Biaya pendaftaran dan juga penentuan kehalalan komoditas sebesar Rp300.000 akan ditanggung oleh APBD/APBN serta sarana Lembaga Negara/Swasta.

2. Layanan Reguler:

Pendaftaran kemudian penentuan kehalalan produk: Rp300.000
Biaya pemeriksaan kehalalan komoditas oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Rp350.000