Produsen Resah Dituduh Produksi Knalpot Brong, Bakal Ada Rumusan Standarisasi

Produsen Resah Dituduh Produksi Knalpot Brong, Bakal Ada Rumusan Standarisasi

Liputanfakta.net – Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) dalam Jakarta, Selasa (6/2/2024) menyuarakan keresahan sebab sejumlah produsen knalpot yang dimaksud dituding memproduksi knalpot nonstandar. Dikenal sebagai knalpot brong atau blombongan, item ini mengakibatkan kebisingan hingga dirazia aparat Kepolisian.

Dasar hukumnya: pengendara kendaraan bermotor yang dimaksud menggunakan knalpot brong tidak ada sesuai standar SNI dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 285 jo ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) lalu Pasal 48 ayat (2) dan juga ayat (3), dengan denda maksimal Simbol Rupiah 250.000 oleh sebab itu kebisingan suaranya dapat mengganggu konsentrasi pengendara lainnya sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dikutip dari kantor berita Antara, Ketua AKSI Asep Hendro menjelaskan bahwa razia yang mana dilakukan untuk menertibkan pemanfaatan knalpot brong belakangan ini justru berdampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah atau UMKM produsen knalpot. 

“Kami punya 20 merek dan juga 15 ribu karyawan yang dimaksud pada waktu ini telah dirumahkan,” jelas Asep Hendro.

“Saya berharap segera ada Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk knalpot, sehingga UMKM sektor knalpot dapat kembali seperti semula bahkan sanggup lebih tinggi meningkatkan omzet,” tandasnya.

Menteri Koperasi juga UKM Teten Masduki beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) di area Jakarta, Selasa (6/2/2024) [ANTARA/HO-Kemenkop UKM]
Menteri Koperasi dan juga UKM Teten Masduki beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) di tempat Jakarta, Selasa (6/2/2024) [ANTARA/HO-Kemenkop UKM]

“Standar ini penting bagi para produsen knalpot dikarenakan selama ini produk-produk knalpot lokal berbagai dikesankan sebagai knalpot brong yang dimaksud tak standar kemudian menyebabkan polusi suara,” lanjut Asep Hendro, mantan atlet sepeda roda dua ternama Indonesia.

“Kami berharap standarisasi atau SNI dan juga regulasi terkait knalpot segera diterbitkan untuk mengupayakan bidang knalpot lokal juga UMKM semakin berkembang,” demikian harapan lelaki yang tersebut prestasinya sebagai peserta balap diwariskan untuk anak-anak lelakinya itu.

Menteri Koperasi juga Usaha Kecil Menengah  atau Menteri Kopetssi kemudian UKM Teten Masduki menyatakan akan bekerja serupa dengan lembaga lain untuk mulai merumuskan regulasi serta standarisasi terkait knalpot agar memenuhi SNI sekaligus menggalang UMKM produsen knalpot di negeri.

Pernyataan ini disampaikan Teten Masduki pada waktu bertemu dengan Asep Hendro, Ketua AKSI.

Melalui siaran pers Kemenkop UKM, Teten Masduki menyatakan hingga pada waktu ini memang benar belum ada aturan baku mengenai knalpot. 

Dari sekian banyak produk-produk komponen otomotif, baru sembilan yang digunakan sudah ada bersertifikasi SNI, sementara komponen otomotif lainnya belum ada, termasuk knalpot.

“Kami akan mencoba duduk dengan dengan pemangku kebijakan lain seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN), KLHK, Kemenperin, Kemenhub, lalu Kepolisian RI untuk menyusun standarisasi produk-produk otomotif knalpot, termasuk dengan Kemenhub yang mana akan menjadi penghubung dengan Kepolisian,” jelas Teten Masduki pada Rabu (7/2/2024).

Ia mencermati beberapa orang tindakan hukum pengaplikasian knalpot yang tersebut mengganggu kenyamanan warga disebabkan belum ada SNI baku terkait knalpot, sebagaimana barang otomotif lain yang dimaksud sudah lebih tinggi dulu berstandar SNI.

Untuk itu, regulasi serta standar baku terkait knalpot menjadi penting dikarenakan sektor ini merupakan embrio sektor otomotif yang harus dikembangkan. Pembuatan knalpot miliki kemungkinan ekonomi yang dimaksud cukup besar kemudian menerima sejumlah tenaga kerja.

Ia menyatakan para pelaku UMKM knalpot harus siap memenuhi regulasi terkait produknya sehingga tiada lagi selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika razia knalpot brong dilakukan. 

Regulasi yang harus dipatuhi termasuk regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) tentang ambang batas kebisingan, dan juga aturan ini harus dijadikan sebagai acuan bagi sektor untuk memproduksi knalpot.

Dalam pertemuannya dengan Teten Masduki,Ketua AKSI Asep Hendro mengungkapkan bahwa apabila SNI knalpot telah dilakukan terbit, AKSI siap memenuhi standarisasi serta regulasi yang menjamin item knalpot memenuhi SNI.

Sehingga item knalpot lokal semakin berdaya saing serta memenuhi aturan termasuk ambang batas kebisingan.