Rektor UGM Tidak Terlihat di Petisi Bulaksumur yang mana Kritik Jokowi, Bagaimana Sebenarnya Sikap Rektorat?

Rektor UGM Tidak Terlihat di tempat Petisi Bulaksumur yang digunakan mana Kritik Jokowi, Bagaimana Sebenarnya Sikap Rektorat?

Liputanfakta.net – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia tidak ada terlihat hadir ketika beberapa sivitas akademika kampus biru itu membacakan ‘Petisi Bulaksumur’ pada Rabu (31/1/2024) kemarin. Petisi yang berisi tentang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan oleh para guru besar, dosen, alumni kemudian siswa si Balairung UGM. 

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi mengungkapkan pada waktu pembacaan petisi itu kedudukan Rektor UGM sedang berada dalam Jakarta. Ova disebut sedang mengunjungi rencana Kagama yang tersebut sudah ada dijadwalkan sejak jauh-jauh hari.

“Semua yang dimaksud dilaksanakan pada UGM itu pasti diketahui oleh Rektor tetapi pada ketika yang sejenis Bu Rektor harus mengunjungi pertemuan Kagama pada DKI Jakarta dan juga itu telah diassign jauh-jauh hari,” kata Andi, hari terakhir pekan (2/2/2024).

Andi memaparkan bahwa acara pembacaan Petisi Bulaksumur itu digagas oleh banyak guru besar, tenaga pendidik, dosen, mahasiswa, dan juga alumni UGM pada Hari Jumat (26/1/2024) lalu. Sementara itu rektorat baru menerima surat resmi kegiatan yang dimaksud sehari sebelum acara berlangsung yakni Selasa (30/1/2024) kemarin.

Disampaikan Andi, Petisi Bulaksumur yang mana kemarin dibacakan hanya saja mewakili sebagian elemen kampus saja. Sementara rektorat pada waktu itu bertindak untuk mewadahi aspirasi elemen-elemen tersebut.

“Karena prosesnya ini begitu cepat juga ini bermula dari elemen-elemen yang mana ada di dalam UGM ya kita mewadahi aspirasi juga kegundahan teman-teman,” tuturnya.

Sedangkan rektorat UGM sendiri, kata Andi masih berada di tempat netral. sebabnya secara kelembagaan perlu beberapa jumlah proses institusional yang tersebut cukup panjang.

Mulai dari proses dengan Senat Akademik, Dewan Guru Besar, MWA lalu Pimpinan Universitas yang di dalam dalamnya adalah Rektor. Termasuk melibatkan seluruh dekan masing-masing fakultas yang ada di dalam UGM. 

“Kalau dari statement ya ini bagian dari Universitas Gadjah Mada tetapi bukanlah berarti secara kelembagaan ya dikarenakan kalau secara kelembagaan ada proses tertentu yang dimaksud harus dilewati,” ungkapnya.

Andi menambahkan hingga pada waktu ini belum ada pembahasan tentang hal itu secara kelembagaan. Sedangkan Rektor UGM tidak ada memberi instruksi khusus dan juga pada prinsipnya mempersilakan elemen-elemen kampus itu menyalurkan aspirasinya.

Sebelumnya, puluhan civitas akademika UGM yang terdiri dari dosen, pelajar juga alumnus menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/01/2024) sore. Bukan tanpa sebab, dia gerah dengan kondisi politik, khususnya tindakan pelaksana negara, termasuk Presiden Joko Widodo (jokowi) di kontestasi kebijakan pemerintah ketika ini.

Petisi yang digunakan dibuat berdasarkan diskusi panjang ini dibacakan Guru Besar (gubes) Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro. Diatas mimbar, Koentjoro yang mana ditemani beberapa orang perwakilan gubes beberapa poin penting.

“Kami sivitas akademika UGM menyampaikan keprihatinan yang tersebut mendalam terhadap tindakan sebagian pelaksana negara di tempat berbagai lini kemudian tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan juga keadilan sosial,” tandasnya.

Menurut Koentjoro, civitas akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang dimaksud justru terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang digunakan juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM. Sebut belaka di tindakan hukum pelanggaran etik di area Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian keterlibatan sebagian aparat penegak hukum pada proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Selain itu pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat masyarakat di kampanye. Pernyataan urusan politik itu dinilai berbanding terbalik dengan netralitas.

Dalam pembacaan petisi itu turut dihadiri oleh beberapa guru besar di area antaranya Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, juga Wahyudi Kumorotomo.

Lalu ada pula pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar alias Uceng, Kepala Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi, dan juga Mantan Ketua BEM KM Gielbran M. Noor. 

(Sumber: Suara.com)