Respons Putusan DKPP Soal Pencalonan Gibran, Ketua DPR Puan: Tindak Lanjut Sesuai Aturan

Respons Putusan DKPP Soal Pencalonan Gibran, Ketua DPR Puan: Tindak Lanjut Sesuai Aturan

Liputanfakta.net – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani merespons putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan (DKPP) yang mana memberikan sanksi terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan juga enam komisioner lainnya.

Sanksi yang dimaksud terkait pelanggaran kode etik penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon duta presiden pemilihan 2024.

Baca Juga:

Berbeda Kubu dengan Anang Hermansyah dalam Debat Capres Terakhir, Sikap Aurel Dipuji

Muncul Inisiatif Akademisi Tandingan yang digunakan Kritik Jokowi, Dua Tokoh Ini adalah Kuliti Latar Belakangnya: Ngaku Dosen UI Ternyata

Arie Kriting Jadi Saksi Komika Abdur Tolak Jadi Buzzer, Lebih Pilih Dukung Anies Sesuai Hati Nurani

Menanggapi putusan DKPP, Puan semata-mata memohonkan putusan yang dimaksud ditindaklanjuti sesuai aturan. Tidak ada komentar lebih banyak lanjut oleh Puan mengenai putusan DKPP.

“Tindak lanjuti sesuai aturan yang digunakan berlaku,” kata Puan di dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berbentuk peringatan tegas keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan juga M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim sama-sama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan juga Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Respons KPU

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKKP) terkait pelanggaran kode etik yang tersebut diadakan pihaknya mengandung kalimat yang paradoksal.

“Putusan yang dimaksud secara materi mengandung kalimat yang digunakan paradoksal,” ujar Idham, Awal Minggu (5/2/2024) malam.

Menurutnya, DKPP menyatakan KPU telah melaksanakan tugas menyelenggarakan tahapan pencalonan sesuai konstitusi. Namun, dalam sisi lain, KPU dinyatakan oleh DKPP tak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari ditemui awak media usai debat ketiga Pilpres 2024 di area Istora Senayan, Jakarta, Mingguan (7/1/2024). (Suara.com/Dea)
Ketua KPU RI Hasyim Asyari ditemui awak media usai debat ketiga Pilpres 2024 di dalam Istora Senayan, Jakarta, Akhir Pekan (7/1/2024). (Suara.com/Dea)

Adapun di pertimbangan DKPP pada Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, lalu Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, khususnya yang mana tertuang di halaman 188 pada putusan tersebut, DKPP menilai KPU telah menjalankan atau melaksanakan tugas konstitusional.

Pertimbangan DKPP yang dimaksud berbunyi sebagai berikut, “Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud di tempat atas, KPU in casu Para Teradu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pencalonan partisipan pilpres Presiden lalu Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang tersebut telah sesuai dengan konstitusi”.

Idham mengungkapkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara hierarki UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam Indonesia.

Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi segera memperoleh kekuatan hukum tetap saja sejak diucapkan dan juga bukan ada upaya hukum yang tersebut dapat ditempuh. Sifat final di putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

“Dalam pertimbangan pada putusan yang dimaksud DKPP telah terjadi menegaskan bahwa apa yang diadakan oleh KPU telah sesuai dengan konstitusi khususnya di proses pencalonan presiden dan juga perwakilan presiden,” jelas Idham.

Sementara itu, beliau menuturkan Bawaslu sebagai pihak terkait pada persidangan DKPP sudah pernah menegaskan bahwa di penerimaan pendaftaran pasangan calon presiden serta delegasi presiden Pemilihan Umum 2024 KPU sudah ada sesuai aturan.

“Perlu kami tegaskan bahwa Bawaslu lah yang digunakan memiliki kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran administratif menyatakan tidaklah ada pelanggaran administrasi,” tegasnya.

Kendati demikian, Idham menyatakan pihaknya sebagai pelaksana pilpres akan melaksanakan putusan DKPP tersebut. Hal yang disebutkan sesuai dengan Pasal 458 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.