Singgung Tantangan Korupsi hingga Pelanggar HAM, Keuskupan Agung Medan Ungkap Capres yang digunakan Layak Dipilih

Singgung Tantangan Korupsi hingga Pelanggar HAM, Keuskupan Agung Medan Ungkap Capres yang tersebut digunakan Layak Dipilih

Liputanfakta.net – Jelang pemilihan presiden serta duta presiden yang mana akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, Keuskupan Agung Medan membeberkan kriteria-kriteria calon pemimpin yang tersebut dianggap layak dipilih oleh warga Indonesia, khususnya umat nasrani. 

Dari beberapa kriteria itu, Uskup Mgr Kornelius Sipayung berpesan agar jemaatnya jangan memilih pemimpin yang mana memberikan ruang bagi pelaku pelanggar HAM hingga aksi kelompok yang dimaksud anti terhadap NKRI. 

“Pemimpin yang tiada memberikan ruang untuk pelanggar Hak Asasi Manusia dan juga tiada mentolerir pergerakan separatisme lalu pemecah belah bangsa menghadapi nama apa pun termasuk berhadapan dengan nama agama,” kata beliau di Surat Gembala Uskup Agung Medan Menyongsong Pesta Demokrasi, 14 Februari 2024 dikutipkan Hari Jumat (26/1/2024).

Uskup Kornelius mengatakan jemaat harus berpartisipasi untuk menggunakan hak ucapan memilih pemimpin dalam masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Dalam surat yang tersebut ditulisnya itu, Uskup Korneliusu juga menyerukan agar jemaatnya bukan gampang terbujuk urusan politik uang sehingga salah memilih pemimpin.

“Menolak dengan tegas money urusan politik (politik uang)” katanya.

Berikut isi surat Keuskupan Agung Medan untuk menuntun para jemaat untuk memilih pemimpin pada Pilpres tahun ini.  

  1. Pemimpin yang tetap memperlihatkan memegang teguh empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika lalu NKRI) sebagai pijakan utama di menjalankan roda kepemimpinannya.
  2. Pemimpin yang tersebut berintegritas. Pemimpin yang tersebut konsisten di perkataan lalu tindakan sehingga mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Pemimpin yang adil juga jujur juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan janji politiknya.
  3. Pemimpin yang sungguh mengutamakan kepentingan umum (Bonum Commune bukanlah kepentingan partai apalagi kepentingan pribadi (GS 73). 
  4. Kita hendaknya memilih calon pemimpin yang tersebut bersikap tegas terhadap koruptor dan juga memberikan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tercipta pemerintahan yang dimaksud bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi lalu Nepotisme).
  5. Pemimpin yang tersebut berhati serta berjiwa merakyat. Ia akan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat juga kebijakannya pun pro rakyat tidak demi kepentingan penguasa kemudian pengusaha. Pemimpin yang dimaksud hadir dalam berada dalam rakyat (blusukan) akan mengetahui keperluan rakyat.
  6. Pemimpin yang merangkul seluruh elemen bangsa juga melibatkan tokoh agama di mewujudkan kerukunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemimpin yang mana tak memberikan ruang untuk pelanggar Hak Asasi Manusia lalu tak mentolerir Inisiatif Separatisme serta pemecah belah bangsa melawan nama apa pun termasuk melawan nama agama.
  8. Pemimpin yang mana berwawasan ekologi (Lingkungan Hidup). Pemimpin yang digunakan sungguh memperhatikan lingkungan hidup.

(Sumber: Suara.com)