Bisnis  

Tak Ada Jual Beli Listrik PLTS Atap, YLKI Sebut Kebijakan eksekutif Realistis

Tak Ada Jual Beli Listrik PLTS Atap, YLKI Sebut Kebijakan eksekutif Realistis

Liputanfakta.net – Ketua Yayasan Lembaga Customer Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kebijakan pemerintah terkait dengan revisi aturan pengaplikasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap jadi solusi bagi semua pihak.

Menurut dia, dengan revisi Aturan tersebut, maka negara tiada akan terbebani, tapi warga tetap memperlihatkan boleh memasang PLTS Atap.

“Ini menjadi win-win solution untuk semuanya. Negara tidak ada terbebani, juga publik yang mana ingin membangkitkan listrik bersumber dari energi baru terbarukan, dapat tetap memperlihatkan memasang PLTS Atap,” ucapannya yang dimaksud disitir Hari Minggu (11/2/2024).

Tulus juga menilai revisi aturan yang dimaksud sangat realistis bagi sistem ketenagalistrikan tanah air.

“Keputusan pemerintah masalah PLTS Atap menjadi kebijakan yang realistis mengingat kondisi empirik sektor ketenagalistrikan ketika ini,” jelas dia.

Baca Juga
Tom Lembong Bongkar Kegagalan Pemerintahan Jokowi: Kelas Menengah Terancam!

Sebagai informasi, sebelumnya pemilik PLTS Atap dapat mengirimkan kelebihan pasokan listrik yang mana dihasilkan. Melalui aturan revisi ini, skema itu bukan ada sebab aturan ekspor-impor listrik ditiadakan.

“Memang aspek jual beli energi (ekspor impor) pada PLTS Atap menjadi klausul yang digunakan diharapkan, bagi pelaku usaha PLTS Atap juga juga konsumen. Namun kebijakan itu bukan sangat dekat dengan situasi ketika ini,” kata Tulus

Namun demikian, paparnya, kapasitas listrik yang tersebut dihasilkan oleh PLTS atap baiknya disesuaikan dengan permintaan dari konsumen itu sendiri.

Dengan adanya revisi pada Permen ESDM No. 26/2021, paparnya, langkah ini dianggap sebagai titik awal yang digunakan tepat untuk melindungi kepentingan negara di menjaga kedaulatan energi.

Baca Juga
Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian Kabinet Jokowi: Banyak Kegagalan

Tulus meminta, penyelenggaraan PLTS Atap lebih tinggi sesuai diterapkan pada daerah-daerah yang tersebut masih kekurangan listrik. “Saya sarankan, masifikasi PLTS Atap bisa saja dijalankan dalam area yang ketika ini non-oversupply,” imbuh dia.

Selain mengenai revisi Peraturan PLTS Atap, Tulus juga miliki perhatian pada skema power wheeling yang tersebut diwacanakan untuk masuk ke pada Rancangan Undang-undang Tenaga Baru serta Tenaga Terbarukan (RUU EBET).

Dia memandang, penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi rakyat maupun pemerintah jikalau dijalankan.

“Terutama untuk penentuan tarif listrik. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan mengenai keandalan pasokan listrik bagi konsumen dari pembangkit EBT yang mana mempunyai sifat intermiten.” pungkas dia.